04-05-2007
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan persentase dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan bagi pembiayaan pendidikan. Niat baik di balik amandemen itu adalah kesadaran bahwa dunia pendidikan memerlukan pembenahan yang mendasar dan sungguh-sungguh.
”Anggaran pendidikan telah meningkat demikian besar. Alokasi APBN untuk Depdiknas merupakan alokasi paling besar yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, kenaikannya sangat signifikan. Namun tentu saja masalah pendidikan bukan semata-mata tergantung kepada besarnya anggaran,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan Simposium Nasional Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Istana Negara, Jakarta pada hari ini.
Hadir mendampingi Presiden SBY pada pembukaan simposium Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno. Simposium dengan tema Menentukan Arah Pembangunan Nasional digagas oleh organisasi kemahasiswaan diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ); Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI); dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Presiden SBY menyampaikan, hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan perlu dibenahi. Menurut dia, perlu membangun fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, menyediakan tenaga guru dan dosen yang memiliki kualitas serta kemampuan yang tinggi. Lebih dari itu, lanjut dia, kurikulum pendidikan nasional juga harus terus menerus dilakukan evaluasi agar tetap sejalan dengan kebutuhan perubahan zaman dan tantangan masa depan. ”Agar output pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang tersedia di negeri kita, baik di sektor pertanian, industri, maupun di sektor jasa,” ujarnya.
Satu hal yang tidak kalah pentingnya, kata SBY, adalah menyadarkan para orang tua tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. ”Sesungguhnya hanya pendidikan lah yang akan mampu mengubah masa depan seseorang. Setiap orang tua hendaknya berpikir bahwa nasib anak-anak mereka lebih baik dari nasib mereka sekarang,” katanya.
SBY mengatakan, sekarang pemerintah telah membebaskan biaya pendidikan bagi keluarga miskin. Pemerintah juga telah memberikan bantuan operasional sekolah ( BOS ) agar kendala biaya dan fasilitas pendidikan dapat diatasi. ”Di berbagai daerah bahkan, yang saya kunjungi, yang saya cek di lapangan, pemerintah daerah telah membebaskan biaya pendidikan hingga jenjang SMA. Demikian juga kesehatan, diharapkan makin berkualitas, murah, dan gratis. Rakyat miskin bebas berobat di Puskesmas dan di rumah sakit kelas III , ” ujarnya.
Lebih lanjut SBY mengatakan dunia pendidikan dan dunia ketenagakerjaan adalah dua dunia yang saling berhubungan secara fungsional. Menurut dia, masalah yang terjadi pada dunia ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terjadi pada dunia pendidikan. ”Dunia ketenagakerjaan memiliki paradigma dan logika tersendiri yang dalam prakteknya tidak selalu sejalan dengan paradigma dan logika dunia pendidikan. Dan ini bukan hanya di negeri kita,” ujarnya.
Lebih jauh SBY mengatakan pertumbuhan dunia ketenagakerjaan tidak pula selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan dunia pendidikan. ”Itulah sebabnya kita harus terus mencurahkan perhatian dan pemikiran untuk merumuskan sistem kebijakan dan formula yang tepat agar dapat mensinergikan dua dunia yang berbeda namun saling terkait ini,” katanya.
Setiap tahun, kata SBY, pasar tenaga kerja dibanjiri jutaan tenaga kerja baru. Dia mengatakan, jumlah angkatan kerja baru jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya selalu mengalami kesenjangan. Angkatan kerja bertambah terus, baik yang berpendidikan SMA maupun sarjana, bahkan lulusan SMP dan SD. Menurut dia, hal ini bukan semata-mata disebabkan oleh kurang sesuainya pendidikan dan ketenagakerjaan, tetapi juga karena tidak mudahnya membuka lapangan pekerjaan baru. ”Membangun dan memperluas lapangan kerja harus dikerjakan bersama-sama oleh pemerintah dan dunia usaha,” katanya.
Kepada peserta yang hadir, SBY mengajak untuk mengembangkan segitiga tanggung jawab, yakni pihak pemerintah, lembaga pendidikan, dan pasar tenaga kerja atau jasa yang menyerap hasil pendidikan.* **
http://www.depdiknas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=2
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan persentase dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan bagi pembiayaan pendidikan. Niat baik di balik amandemen itu adalah kesadaran bahwa dunia pendidikan memerlukan pembenahan yang mendasar dan sungguh-sungguh.
”Anggaran pendidikan telah meningkat demikian besar. Alokasi APBN untuk Depdiknas merupakan alokasi paling besar yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, kenaikannya sangat signifikan. Namun tentu saja masalah pendidikan bukan semata-mata tergantung kepada besarnya anggaran,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan Simposium Nasional Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Istana Negara, Jakarta pada hari ini.
Hadir mendampingi Presiden SBY pada pembukaan simposium Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno. Simposium dengan tema Menentukan Arah Pembangunan Nasional digagas oleh organisasi kemahasiswaan diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ); Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI); dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Presiden SBY menyampaikan, hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan perlu dibenahi. Menurut dia, perlu membangun fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, menyediakan tenaga guru dan dosen yang memiliki kualitas serta kemampuan yang tinggi. Lebih dari itu, lanjut dia, kurikulum pendidikan nasional juga harus terus menerus dilakukan evaluasi agar tetap sejalan dengan kebutuhan perubahan zaman dan tantangan masa depan. ”Agar output pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang tersedia di negeri kita, baik di sektor pertanian, industri, maupun di sektor jasa,” ujarnya.
Satu hal yang tidak kalah pentingnya, kata SBY, adalah menyadarkan para orang tua tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. ”Sesungguhnya hanya pendidikan lah yang akan mampu mengubah masa depan seseorang. Setiap orang tua hendaknya berpikir bahwa nasib anak-anak mereka lebih baik dari nasib mereka sekarang,” katanya.
SBY mengatakan, sekarang pemerintah telah membebaskan biaya pendidikan bagi keluarga miskin. Pemerintah juga telah memberikan bantuan operasional sekolah ( BOS ) agar kendala biaya dan fasilitas pendidikan dapat diatasi. ”Di berbagai daerah bahkan, yang saya kunjungi, yang saya cek di lapangan, pemerintah daerah telah membebaskan biaya pendidikan hingga jenjang SMA. Demikian juga kesehatan, diharapkan makin berkualitas, murah, dan gratis. Rakyat miskin bebas berobat di Puskesmas dan di rumah sakit kelas III , ” ujarnya.
Lebih lanjut SBY mengatakan dunia pendidikan dan dunia ketenagakerjaan adalah dua dunia yang saling berhubungan secara fungsional. Menurut dia, masalah yang terjadi pada dunia ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terjadi pada dunia pendidikan. ”Dunia ketenagakerjaan memiliki paradigma dan logika tersendiri yang dalam prakteknya tidak selalu sejalan dengan paradigma dan logika dunia pendidikan. Dan ini bukan hanya di negeri kita,” ujarnya.
Lebih jauh SBY mengatakan pertumbuhan dunia ketenagakerjaan tidak pula selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan dunia pendidikan. ”Itulah sebabnya kita harus terus mencurahkan perhatian dan pemikiran untuk merumuskan sistem kebijakan dan formula yang tepat agar dapat mensinergikan dua dunia yang berbeda namun saling terkait ini,” katanya.
Setiap tahun, kata SBY, pasar tenaga kerja dibanjiri jutaan tenaga kerja baru. Dia mengatakan, jumlah angkatan kerja baru jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya selalu mengalami kesenjangan. Angkatan kerja bertambah terus, baik yang berpendidikan SMA maupun sarjana, bahkan lulusan SMP dan SD. Menurut dia, hal ini bukan semata-mata disebabkan oleh kurang sesuainya pendidikan dan ketenagakerjaan, tetapi juga karena tidak mudahnya membuka lapangan pekerjaan baru. ”Membangun dan memperluas lapangan kerja harus dikerjakan bersama-sama oleh pemerintah dan dunia usaha,” katanya.
Kepada peserta yang hadir, SBY mengajak untuk mengembangkan segitiga tanggung jawab, yakni pihak pemerintah, lembaga pendidikan, dan pasar tenaga kerja atau jasa yang menyerap hasil pendidikan.* **
http://www.depdiknas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=2
Title : Masalah Pendidikan Bukan Semata Tergantung Besarnya Anggaran
Description : 04-05-2007 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan persentase dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan ...
Description : 04-05-2007 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan persentase dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan ...
Kapan Indonesia mau maju anggaran pendidikan aja sedikit. Sebaiknya pemerintah itu lebih perhatian kepada pendidikan. Karena pendidikan adalah modal kebangkitan bangsa.
ReplyDeleteoiya pasang widget infogue.com. Bisa nambah pengunjung lho.
kayak diblog gue:
http://www.padhepokananime.blogspot.com/
artikel anda aku submit di:
http://pendidikan.infogue.com/masalah_pendidikan_bukan_semata_tergantung_besarnya_anggaran